, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melarang pemakaian mata uang virtual semacam Bitcoin jadi alat pembayaran. Dalam kebijaksanaannya, tidak hanya rupiah, tidak ada mata uang lain yang resmi jadi alat pembayaran.
Menyikapi hal tersetbut, CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan menjelaskan jika perusahaanya benar-benar memberi dukungan kebijaksanaan BI. Oscar menjelaskan jika perusahaanya setuju jika transaksi di Indonesia harus memakai mata uang Rupiah.
“Kami lebih melihat semua cryptocurrency jadi digital asset serta bukan jadi skema pembayaran,” kata Oscar pada Tempo pada Selasa, 16 Januari 2018.
Diluar itu, Oscar menerangkan jika perusahaanya memang bernama Bitcoin Indonesia tapi sebetulnya tidak mempunyai jalinan langsung dengan skema pembayaran bitcoin. Menurut Oscar, perusahaanya cuma jadi marketplace buat semua token public blockchain di dunia.
“Bitcoin hanya salah satunya produk kami saja tidak hanya dari Ripple, Ethereum, Stellar atau token yang lain,” katanya.
Awalnya, BI melarang pemakaian mata uang virtual semacam Bitcoin jadi alat pembayaran. Direktur Eksekutif Departemen Kebijaksanaan Skema Pembayaran Bank Indonesia, Eni V. Panggabean, menjelaskan larangan itu dibikin membuat perlindungan warga.
Mata uang virtual ini mempunyai efek tinggi bikin rugi customer serta mengganggu konsistensi ekonomi, katanya di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Efek itu kelihatan dari karakter mata uang virtual yang tidak mempunyai penanggung jawab serta ketentuan yang pasti. Mata uang itu tidak mempunyai standard internasional untuk pastikan keamanannya serta ketetapan tentang harga. Kondisinya berlainan dengan rupiah yang mempunyai kejelasan hukum, seperti dari undang-undang serta bank sentra.
Dari bagian transaksi, mata uang virtual dikerjakan tanpa ada penghubung serta berbentuk final. Waktu berlangsung keluhan, tidak ada faksi yang menyikapi. Fakta larangan yang lain ialah jati diri aktor transaksi tersamarkan. Eni menjelaskan bitcoin dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti tindak pidana pencucian uang sampai permodalan terorisme.
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar